uu otonomi khusus papua. Guna mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Papua dan Papua Barat, pemerintah. uu otonomi khusus papua

Foto: Dok. Tok! DPR Sahkan Tiga RUU DOB Papua Jadi Undang-Undang. Dasar Hukum. Implementasi Undang-undang Landasan Hukum Otonomi Khusus Papua. UU itu merupakan perubahan kedua UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua sekaligus Ketua MK Anwar Usman itu beragendakan mendengarkan. Ia berharap badan tersebut menjadi angin segar untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua. PP ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (18), Pasal 36, Pasal 56 ayat (9), dan Pasal 59 ayat (8) UU No, 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. TRIBUN-PAPUA. 2021/No. Pemerintah kembali memperpanjang otonomi khusus (otsus) untuk provinsi Papua dan Papua Barat mulai 2022 hingga 2041. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). MRP menilai norma dalam. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi tanah Papua (UU Otsus Papua). Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) merupakan kerangka kebijakan umum yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Otsus di Provinsi Papua yang kemudian diperluas hingga mencakup Provinsi Papua Barat. RUU Perubahan UU Otonomi Khusus Papua sudah disahkan DPR RI. Kendala dan Kelemahan dalam Penerapan Otonomi Khusus Undang-undang Otonomi Khusus Papua adalah sebuah aturan ataukebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkanpembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu ekonomi,pendidikan, kesehatan dan infrastruktur - secara filosofis UU Otsus ini dibuatsebagai. 4843). Hal itu terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. Sayangnya, penerapan Otsus di Papua yang sudah berlangsung selama 20 tahun dianggap belum berjalan maksimal. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-UndangDownload: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 PDF. Penetapan tersebut diatur masing-masing dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dengan UU 35/2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 1/2008. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2. Sejumlah pasal. bahwa dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi,. Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo. Atas UU No. JAYAPURA, MRP – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua), pada Kamis (13/1/2022) di Ruang Sidang Pleno MK. Kabupaten Merauke; b. Diberikannya otonomi yang berbeda 7 Ibid 8 UU Pasal 9 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 9 Rasyid, R. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Perbaikan UU Otonomi khusus nomor 21 tahun 2001 tentang Papua sejauh ini telah memasuki tahap akhir dan siap diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut, kata asisten staf khusus Presiden bidang. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua pada hari ini dalam rapat paripurna, Kamis (15/7/2021). Kajian Kritis Revisi UU Otonomi Khusus Papua. Sejarah. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. tentang Pemerintahan Aceh; dan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diberlakukan€UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan pemberian dana Otonomi khusus tersebut adalah untuk. BP3OKP/BPPP berfungsi dan bertugas sebagai pengarah agar program-program prioritas otonomi khusus (pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur) dan. UU Otsus Papua Jilid 2: Uang Tak Menyelesaikan Konflik Tanah Mama. Foto: Prayogi/Republika. Dikutip dari laman DPR, Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Guspardi Gaus mengungkap realisasi anggaran pendidikan saat ini tidak sampai 5%. PP ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (18), Pasal 36, Pasal 56 ayat (9), dan Pasal 59 ayat (8) UU No, 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar. Proses politik dan SDM aparatur yang minim turut memberikan kontribusi lambatnya penanganan konflik di Papua dan papua Barat. Dalam laporannya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Komarudin Watubun mengatakan, sebanyak 18 pasal mengalami perubahan serta ada penambahan dua pasal baru. Mardyanto Wahyu Tryatmoko dalam artikelnya “Politik Kebijakan Pengelolaan Dana. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait kegiatan usaha, investasi, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik di Indonesia. Dalam UU Kehutanan mensyaratkan lain, harus ada peraturan daerah. Sep 9, 2021. 1 Tahun 2008. pelaksanaan otonomi khusus Papua ini ditetapkan oleh DPR RI pada Oktober 2001. Judul. UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (19/7/2021). 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Pasal 5 Ayat 2. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua UU No. ID – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Adapun parpol yang dimaksud adalah parpol lokal karena basis dukungannya semata-mata di wilayah Provinsi Papua, utamanya adalah landasan hukumnya bersifat khusus sesuai dengan prinsip hukum lex specialis derogat legi. Dengan Undang-Undang ini dibentuk Provinsi Papua Selatan yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah serta UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. UU ini mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Pegunungan yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. Pasal 7 (1) Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua. ABSTRAK PERATURAN. Abstract. Tlp. JAKARTA, KOMPAS. I. PERATURANPEDIA. Penjabat (Pjt) Guberur Papua Soedarmo dan Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dijadwalkan akan melakukan pertemuan di Manokwari. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana. Nioluen Kotouki menilai pemekaran wilayah dalam UU Otsus Papua justru akan menyulitkan orang asli Papua (OAP). Otsus Papua akan berakhir pada 2021. Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. "Undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna. JAYAPURA, MRP – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 2012, pemerintah akan mengucurkan dana Otsus sebesar Rp 3,83 triliun untuk Papua dan Rp 1,64 triliun untuk Papua Barat. Provinsi Papua dan Papua Barat diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 3 No. Kebijakan pemekaran Papua merupakan amanat dan implementasi atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua,. ditetapkannya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. E. Sementara itu, dalam revisinya, pemerintah hanya mengusulkan perubahan dua pasal dalam UU Otsus Papua ke DPR, yaitu Pasal 34 dengan menaikan plafon alokasi dana otonomi khusus dari 2% menjadi 2,25%. doc Author: ananta antasari Created Date: 7/15/2008 1:24:42 PM. Alasan pemerintah, perubahan kedua Otsus ini hanya mencakup tiga pasal, yaitu: Pertama Pasal 1 huruf (a), “Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus”, diubah redaksinya menjadi “Provinsi Papua adalah Provinsi Provinsi di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus”. 35 Tahun 2008, adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi. JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima dan menolak permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Revisi diharapkan jadi momentum untuk memenuhi dan melindungi hak asasi masyarakat Papua. 11 TAHUN 2006 UU NO. “Kami berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi provinsi. Berikut penjelasan mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang merupakan diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 13 Undang-Undang No. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua. 2008/NO. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019. com- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe melalui juru bicaranya, Muhammad Rifai Darus mengapresiasi kinerja DPR dan pemerintah pusat. Undang-undang (UU) NO. Di sisi lain, lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seharusnya tidak serta merta menghilangkan kekhususan sebagian wilayah seperti Papua, dan daerah otonomi khusus lainnya. UMUM. Menara Kompas Lantai 5, Jalan. PDF | On Jan 1, 2012, Stepanus Malak and others published Otonomi Khusus Papua | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Liputan6. TUGAS MAKALAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA “UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi. Beragam perubahan aturan agar dapat diimplementasikan dalam pembangunan di bumi Cenderawasih menjadi harapan bagi. J. Manfaat bagi peneliti, memalui penelitian ini bagi peneliti memahami tata caraSee Full PDFDownload PDF. 6697), UU. Pengakuan adalah pernyataan pengukuhan keberadaan masyarakat. Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diwakili oleh Timotius Murib (Ketua), Yoel Luiz Mulait. Pada pasal itu disebutkan bahwa dana. Tulisan ini bertujuan mengungkap tentang bahasa kekuasaan yang tertuang dalam Undang-Undang No. Otonomi Khusus Pemerintah Sahkan UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Disepakati bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 70% untuk Provinsi Papua Barat diperpanjang dari tahun 2026 menjadi 2041. 21 Tahun 2001 mengamanatkan pemberian dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Pusat kepada tiga daerah, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nangroe Aceh Darussalam. Baca juga: Pansus DPR Sepakati 21 Usulan DIM dalam Revisi UU Otsus Papua. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Joachim Wehner, bahwa pemberian. JAKARTA, KOMPAS — Otonomi khusus bagi Papua diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Rakyat Papua yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (15/7/2021). Dalam pembahasan revisi itu, pemerintah pusat tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua secara memadai. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum. Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Pemekaran merupakan amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Hak Cipta 2014 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta Telp: ; ; Fax: Hak Cipta dilindungi undang-undang. co. Otonomi Khusus Papua, Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI,(Jakarta :Pustaka Sinar Harapan,2006), 53. Konsep top down adalah inisiatif murni yang datang dari pemerintah dan. Latar Belakang Otonomi Khusus Papua Pandangan skeptis yang sering terungkap bahwa pemberian otonomi khusus Papua bukan sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian pemerintah Indonesia untuk membangun Papua dalam bingkai Negara 1Kesatuan. Peraturan yang dimaksud tertera pada UU No. Padahal Papua dan Papua Barat, punya UU Otonomi Khusus termasuk mengatur soal pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat dan hak ulayat. Pemberian otonomi khusus bagi rakyat Papua adalah bentuk perhatian pemerintah NKRI kepada rakyat Papua. PP ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (18), Pasal 36, Pasal 56 ayat (9), dan Pasal 59 ayat (8) UU No, 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. UU itu merupakan perubahan kedua UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Berkas judicial. Arti kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 huruf b UU No. T. Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. UNDANG-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan perwujudan pengakuan negara atas kekhususan Papua. 1. Selanjutnya Perppu No. Dasar konstitusional pembentukan daerah khusus dan istimewa ini sendiri, yaitu Pasal 18B ayat 1 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang. Penulis : Yayang Andi Saputra, Oky Firman Wahyuni, Eny Safitri Rachmadani-Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. a. Jayapura (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui sidang paripurna pada 17 Juli 2021 telah mengesahkan revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dengan memperbaiki tujuh poin krusial. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang No. 2. bahwa dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang. Perppu 2008-1 _Ubah UU 2001-1 Otsus Papua_. Keberpihakan negara terhadap Orang Asli Papua (OAP) menjadi poin penting dalam UU No. Pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua akan dikebut DPR. Komposisi Delegasi Delegasi Pansus DPR RI RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2/ 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. Praktik desentralisasi asimetris dirubah melalui regulasi UU Otsus Papua yang baru secara yuridis, bahwa UU Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua, pemekaran Provinsi Papua tidak hanya mengakomodir konsep bottom up, tetapi juga top down. Pertama, dalam hal dana perimbangan, sesuai mandat UU Otsus,. Lahirnya DPRK Pengganti DPRD dalam RUU Otsus, Diklaim Utamakan Orang Asli Papua. TEMPO. Acara ini membahas amanat pada UU No. A. COM - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; a. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi. UNDANG-UNDANG TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. Selain itu, dana yang lebih besar yang akan diturunkan oleh pemerintah pusat mulai tahun 2022. Pasal 18A ayat (1) jo. RUU Otonomi Khusus Papua. com - Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ( Otsus Papua) telah disahkan menjadi undang-undang di DPR pada Kamis (15/7/2021). Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiPDF | On Jan 1, 2012, Stepanus Malak and others published Otonomi Khusus Papua | Find, read and cite all the research you need on ResearchGateUU Nomor 2 tahun 2021 juga telah mengakomodasi beberapa poin hasil evaluasi pelaksanaan otonomi khusus di Papua selama 20 tahun terakhir. Hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang ini antara lain pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Otonomi Khusus Papua telah menunjukkan beberapa pencapaian. com - DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua pada 15 Juli 2021. JAKARTA, HUMAS MKRI – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dibentuk untuk memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan Provinsi Papua sebagai bagian sah dari NKRI. ISSN 2442-6865 Vol. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. 155, TLN No. Hal ini menjadi penting karena secara resmi dan legal kedudukan dan hak-hak masyarakat Papua. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang mana pada pasal 76 diamanatkan bahwa pembentukan DOB di Papua dapat dilakukan bersifat bottom up ataupun top down. UU 2/2021 itu merupakan perubahan kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Lalu, pada 2021, bertepatan dengan usainya Otsus,. Kekhususan Papua dan Papua Barat ini tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam tulisan tentang “UU Otonomi Khusus bagi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik,” mereka berpendapat bahwa alih-alih menjadi “jalan tengah” penyelesaian konflik Papua, Otsus Papua justru menjadi bagian masalah konflik Papua. Dalam UU itu disebutkan bahwa pemekaran wilayah di Papua hanya dapat dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP), lembaga negara yang atas amanat otonomi khusus menjadi representasi kultural orang asli Papua (OAP). Secara umum dapat dikatakan bahwa UU Otsus dalam tataran ide - ide normatif sangat ideal. Berdasarkan Undang-Undang. Masalah HAM, Sosial, Budaya, dll membuat beberapa kelompok masyarakat Papua menginginkan untuk lepas dari NKRI. Baca juga: Menko Polhukam: UU Otonomi Khusus Perkuat Papua Sebagai Bagian Sah NKRI. UU otonomi khusus Aceh diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang. Dalam pemberian Otonomi Khusus di Papua, ada terdapat dasar pemberian Otonomi Khusus. 4843). Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2001 menentukan bahwadecentralization) atau otonomi khusus. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sepanjang frasa ”berdasarkan peraturan perundangundangan” adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa ”berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam pasal a quo diartikan “berdasarkan Peraturan. Otsus Papua diatur dalam UU No 21/2001 dan perubahan dalam UU Nomor 35/2008. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42. Konferensi Pers Setelah Melakukan Pendaftaran ke MK – Humas MRP. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 21/2001), merupakan suatu peristiwa penting karena sesungguhnya isi undang-undang itu adalah pengembalian dan pengakuan terhadap hak-hak dasar orang Papua yang selama ini diabaikan. Latar Belakang • Harapan dengan terbitnya UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus untuk menjawab berbagai aspirasi dan tuntutan agar Pemerintah lebih memperhatikan pembangunan Papua sehingga masyarakat Papua menjadi lebih.